Pengajukan Permohonan SK Perpanjangan Izin Trayek dan Perpanjangan Kartu Pengawasan dari Koperasi Angkutan Daerah Kab Purworejo
SK Izin Trayek (Surat Keputusan Izin Trayek)

Berita Terkait

• Perbaikan LPJU Kecamatan Bayan0
• Perbaikan LPJU Perbatasan Purworejo-Kebumen 0
• Perbaikan LPJU Pasar Butuh 0
• Bidang pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan teknis yang berada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo0
• Fasilitas Penunjang di Terminal Tipe C Purwodadi0
• Cegah DBD, Dishub Kab Purworejo Gelar Jumat Bersih0
• Penertiban dan Sosialisasi Angkudes di Terminal Tipe C Kongsi0
• Survei Lokasi Longsor di Desa Donorati0
• Monitoring dan Pembinaan Petugas Parkir0
• Menghadiri Rapat Peninjauan Lapangan Atas Usulan Pembentukan Kantor Imigrasi di Kabupaten Purworejo0

Berita Populer

• Bahaya dan Dampak Narkoba Pada Hidup dan Kesehatan
• Jadwal KA Prameks Rute Kutoarjo - Jogja – Solo Terbaru
• 7 Kendaraan Prioritas yang Wajib Didahulukan
• Pengertian Tentang Rambu Lalu Lintas
• Mengenal Jenis-jenis Perlengkapan Jalan
• Mengenal Aturan Uji Kir Kendaraan Umum, Dasar Hukum hingga Sanksi
• Jadwal dan Tarif Bus Damri Dari Purworejo, Kebumen, Magelang ke Bandara Internasional Yogya
• Fungsi Pagar Pengaman (Guard Rail)
• Alat Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo
• Macam-macam Tempat Penyeberangan

Pada Hari Jum'at 31 Januari 2025, Koperasi Angkutan Daerah Kabupaten Purworejo mengajukan Permohonan Surat Rekomendasi SK perpanjangan Izin Trayek dan perpanjangan Kartu Pengawasan di Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo.

SK Izin Trayek (Surat Keputusan Izin Trayek) sendiri adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pemerintah (biasanya Dinas Perhubungan) yang memberikan izin kepada operator angkutan untuk menjalankan layanan transportasi di trayek tertentu. Trayek ini bisa berupa rute angkutan umum baik dalam kota, antar kota, maupun angkutan perdesaan.

Fungsi utama SK Izin Trayek adalah untuk:

1. Menyahkan Keberadaan Trayek: Memberikan pengesahan bahwa trayek tertentu telah disetujui oleh pemerintah, sehingga angkutan yang beroperasi di trayek tersebut sah dan diakui secara hukum.
2. Mengatur Operasional Angkutan: Menjamin bahwa angkutan yang beroperasi di trayek tersebut mematuhi standar keselamatan, kelayakan kendaraan, serta ketentuan yang berlaku, seperti tarif, waktu operasional, dan lain-lain.
3. Pengaturan Infrastruktur: Menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap infrastruktur dan layanan transportasi di daerah tersebut, sehingga dapat menjamin kelancaran dan kenyamanan bagi penumpang.
4. Perlindungan Hukum bagi Operator: Memberikan kepastian hukum bagi operator angkutan bahwa mereka berhak menjalankan layanan di trayek yang sudah ditentukan.
5. Pengawasan dan Evaluasi: Memberikan dasar bagi instansi berwenang untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap angkutan yang beroperasi di trayek tersebut, guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

Secara ringkas, SK Izin Trayek berfungsi sebagai izin yang sah untuk melaksanakan kegiatan angkutan umum sesuai dengan trayek yang sudah ditetapkan dan mengatur operasionalnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku